Hak Absolut Rakyat atas Negeri Indonesia Dan Teori pembodohan

  • Bagikan
Dr. Youngky Fernando S.H, M.H
Dr. Youngky Fernando, SH.MH (Dok. Youtube)

Jurnal Hukum, Haksuara.com – Perlu kiranya dewasa ini merumuskan suatu teori percampuran dari aliran pro ORBA maupun aliran kontra ORBA(reformasi 1998 dst-nya) utk menjadi suatu aliran campuran(teori percampuran), sepanjang pemikirannya utk menghidupkan hak absolut rakyat atas negeri ini atau hak rakyat berdaulat atas negeri ini, meskipun pra maupun pasca reformasi telah terbentuknya lembaga perwakilan rakyat(DPR/MPR/DPD), namun dlm perjalanannya kini peran lembaga perwakilan tsb de facto bukan mewakili kepentingan hak rakyat, tetapi lebih mementingkan perwakilan simbol simbol politiknya, demi melanggengkan kekuasaan eksekutif yg merupakan wujud simbol partai politik, yg de facto bukan merupakan perwakilan suara rakyat yg sesungguhnya.

Meskipun de jure bahwa suara rakyat telah terwakilkan oleh para wakilnya melalui partai politik. Artinya. Kedepan hrs ada peran rakyat langsung utk menggunakan hak absolutnya mengontrol dan menindak ketika terjadi penyelewengan hak rakyat oleh negara dgn perselingkuhanoleh lembaga perwakilan rakyat tsb. Ketika negara dan lembaga perwakilan rakyat tdk melaksanakan TUPOKSI nya masing masing secara maksimal, mk rakyat dgn hak absolut tsb atas negeri ini dpt menggugat wakilnya dan negara yg berselingkuh dgn tdk melaksanakan TUPOKSi nya secara maksimal.

TUPOKSI kepala negara maupun kepala pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yg berselingkuh dan menyelewengkan kepercayaan suara rakyat yg mengakibatkan timbul kerugian hak rakyat berupa adanya penderitaan rakyat (mayoritas).

  1. Sejahteraan sosial (rakyat) tidak terwujud.
  2. Kebudayaan rakyat yg baik menjadi rusak.
  3. Terbelengunya kebebasan berpolitik rakyat oleh penyalahgunaan kekuasaan secara TSM  (terstruktur, sistematis, masif).
  4. Perekonomi rakyat memburuk.
  5. Penegakkan hukum yang curat-marut degan kamuflase yang berorientasi kepada kepentingan sesat.

Kelima point tersebut yang harus menjadi ukuran pelaksaan TUPOKSI lembaga wakil rakyat dan negera yang menjalankan suara rakyat atas kepercayaan rakyat yang telah memberikan suara kepercayaannya di setiap PEMILU, baik suara untuk DPR/MPR/DPD maupun suara untuk Presiden dan Wakilnya melalui gerbong partai politiknya.

Demikian pandangan saya yang pro penderitaan rakyat. Teori pembodohan rakyat(mayoritas) senjata pamungkas PARPOL dan para politisi busuk (kartel kapitalis) dengan rekayasa rakyat (mayoritas) tidak dibuat sadar hukum dan sadar politik, sehingga uang manipulasi suara rakyat(mayoritas) utk PARPOL dpt direkayasa, dgn menciptakan biaya politik menjadi mahal dan berimbas tidak dapat disaingi oleh PARPOL dan para politisi konvensional (suara militan) yang minoritas suara. Implikasinya, suara di senayan diragukan keasliannya, apakah untuk rakyat (mayoritas) ataukah untuk kartel kapitalis sebagai bentuk balas budi kejahatan politik.

 

 

0/5 (0 Reviews)
  • Bagikan