Modus Sumbangan Komite, Pungli Sekolah SMPN di Kabupaten Cilacap Masih Merebak

  • Bagikan

Haksuara.com, Cilacap – Siapa bilang sekolah di SD dan SMP berbasis negeri yang notaben milik Pemerintah itu gratis, faktanya dengan berbagai trik atau cara banyak sekolahan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah masih melakukan pungutan liar dengan berbagai modus untuk mengelabui saber pungli maupun Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari menjual LKS yang mengatasnamakan Koprasi sekolah hingga sumbangan sukarela dengan alasan Komite yang mengkoordinir.

Dugaan pungli bermodus sumbanganpun sangat fatanstis, mulai dari ratusan hingga jutaan/siswa. Meskipun sudah terjadi setiap tahun, namun Dinas Pendidikan terkait seolah tutup mata.

Setelah mendapatkan informasi dari wali murid siswa di SMPN2 Nusawungu, SMPN5 Kroya,SMPN2 Kroya, analisnews.co.id langsung melakukan konfirmasi ke sekolahan, yang dimana didalam kwitansi tersebut, tertera jumlah nominal dugaan pungli bermodus sumbangan Komite sekolah.

” Sumbangan sudah ditentukan mas, Rp 1.100.000,Rp. 900.000, dan Rp 750.000, jadi disini tidak seikhlasnya,kalau seikhlasnya kan mau nyumbang Rp 50.000 atau berapa kan tidak apa-apa, penting ikhlas”, ungkap salah satu walimurid SMPN2 Nusawungu yang tidak mau disebutkan namanya.

Saat dikonfirmasi ke sekolahan, Kepala Sekolah Alpiyah mengelak adanya dugaan pungli, dan beralasan jika itu adalah sumbangan sukarela, tentu hal tersebut bertolak belakang dengan pengakuan wali murid yang yang mengatakan disuruh memilih tiga pilihan besarnya nominal.

” Itu sumbangan bukan pungutan,itupun seikhlasnya dari wali murid,dan yang mengkoordinir Komite dan juga dihadiri dinas waktu rapat membahas sumbangan,” pasal Kepsek Alpiyah saat ditemui di kantornya, Selasa (26/10/2021) lalu.

Selain di SMPN2 Nusawungu, analisnews juga menemukan kwitansi lainya dari SMPN5 Kroya.

Saat analisnews konfirmasi ke SMPN5 Kroya, sesuai dengan kwitansi yang tertulis SOT atau Sumbangan Orang Tua dimana besar dugaan pungli dengan modus sumbangan tersebut yaitu Rp 500 dengan alasan sama juga di lontarkan kalau itu seikhlasnya.

” Tidak mengikat sumbangannya, mau menyumbang berapapun tidak masalah, itupun sudah disepakati Komite”, pasal Wakasek.

Miris memang, padahal dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sudah ditegaskan bahwa sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua karena sifatnya sukarela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa.

Sehingga, meskipun istilah yang digunakan adalah ‘dana sumbangan pendidikan’, namun jika dalam penarikan uang tersebut ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya, bersifat wajib, dan mengikat bagi peserta didik dan orang tua/walinya, maka dana tersebut bukanlah sumbangan, melainkan pungutan. Sebab, sumbangan pendidikan diberikan secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Jika benar demikian, patut diduga komite sekolah telah melakukan pungutan liar, mengingat sekolah dengan kriteria tertentu dilarang memungut biaya pelaksanaan PPDB dan jelas komite sekolah dilarang menarik pungutan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan, Bantuan Pendidikan, dan bukan Pungutan.

Di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Melihat fenomena tersebut, jelas kalau mereka menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian, yang harus di tindak tegas. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, terntu sangat memberatkan wali murid yang harus berjuang dengan keadaan.

  • Bagikan