Anggota DPRD Medan, Robi Barus Ingatkan Pemko Akan Bahaya Limbah B3

  • Bagikan

Haksuara.com, Medan – Anggota DPRD Medan, Robi Barus mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait ancaman limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang jika tidak dikontrol dengan ketat bisa menjadi masalah krusial di kemudian hari.

Hal ini disampaikan, Robi Barus saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2016 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dilaksanakan di Jalan Banten /Cempaka Ujung , Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumut, Sabtu (23/10).

“Kita harapkan agar Pemko Medan melalui perangkatnya untuk lebih gencar melaksanakan dan menerapkan Perda Limbah B3 di masyarakat. Sehingga masyarakat dan pihak pengusaha dipastikan mengetahui dan melaksanakan aturan tersebut,” ucap Robi Barus.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD tersebut mengatakan bahwa persoalan limbah beracun tersebut kerap terjadi dikawasan Medan Utara.

Tegas, dikatakan Robi agar Pemko Medan dapat memaksimalkan pengawasan penerapan Perda No 1 Tahun 2016 agar terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan melindungi kesehatan generasi sekarang dan mendatang.

“Jika tidak diterapkan dengan baik dan tegas, maka persoalan limbah beracun dan berbahaya bisa menjadi bencana besar dikemudian hari bagi Kota Medan,” tegasnya.

“Persoalan limbah B3 ini adalah persoalan serius yang wajib dituntaskan,” tegasnya.

Dalam Perda ini juga sangat tegas bagi para pelanggar dimana perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) jika kedapatan membuang limbah sembarangan makan dipidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dipaparkan, Robi yang dimaksud limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan B3. Seperti industri, rumah sakit, puskesmas, laboratorium, klinik bersalin, balai pengobatan, transportasi dan bengkel. Limbah yang dihasilkan berupa aki bekas, oli bekas, pestisida, sianida, sulfida, jarum infus, obat bius dan lain sebagainya.

“Limbah B3 karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup. Selain itu, juga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Untuk itu, setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah,” terangnya.

Dari sisi permasalahan pengawasan, sejumlah pihak menilai, Pemko Medan masih lemah melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha dan atau kegiatan di Kota Medan.

Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan ini sejumlah warga mengeluhkan akan persoalan drainase hingga bantuan program dari pemerintah baik PKH dan lainya. Namun, terkait dengan bantuan dari pemerintah tersebut seluruhnya langsung dijawab oleh Linda Silalahi mewakili pihak Dinas Sosial Medan.

Acara ini dirangkai dengan pemberian souvernir dan juga kartu BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak mampu yang sudah diurus.

  • Bagikan