Bupati Nias Bungkam Soal 411 Pegawai BLUD  RSUD dr. Thomsen Nias

  • Bagikan
images 12

Hak Suara | Gunungsitoli  – Setelah adanya pengakuan Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias, dr. Noferlina Zebua tentang ketentuan ujian tertulis tidak diatur didalam Peraturan Bupati Nias nomor 39 Tahun 2014 sebagai salah satu persyaratan pengangkatan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias, Bupati Nias enggan memberi keterangan dan bungkam.

Wartawan yang melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada  Bupati Nias beberapa waktu lalu melalui whatsaap untuk memberikan keterangannya atas pernyataan direktur RSUD dr.Thomsen Nias yang menyebut bahwa pelaksanaan ujian tertulis bagi pegawai BLUD RSUD dr.Thomsen Nias adalah petunjuk serta adanya disposisi Bupati Nias, hingga kini Bupati Nias belum mau memberikan keterangan apapun.

Untuk diketahui, karena dinilai tidak sesuai ketentuan oleh sejumlah pegawai BLUD tentang pelaksanaan ujian tertulis sebagai salah satu syarat untuk diangkat kembali menjadi pegawai BLUD pada UPTD RSUD dr. Thomsen Nias, mereka pun melakukan aksi protes dengan menemui direktur RSUD dr.Thomsen Nias dihalaman apel RSUD dr.Thomsen Nias. Pada saat itu, direktur RSUD dr.Thomsen Nias menyatakan bahwa ujian tertulis itu dilaksanakan pihaknya karena adanya petunjuk dan disposisi Bupati, meski kemudian diakui direktur melalui Humasnya Benhard Doloksaribu bahwa ketentuan ujian tertulis tersebut benar tidak diatur didalam Peraturan Bupati Nias.

Sementara itu, sejumlah pegawai BLUD RSUD dr.Thomsen Nias yang dinyatakan tidak lulus seleksi kepada wartawan di Gunungsitoli (15/1), mengakui bahwa mereka di intimidasi oleh direktur RSUD dr.Thomsen Nias dengan meminta mereka membuat surat pernyataan bersedia menjadi tenaga kerja sukarela (TKS) tanpa menuntut gaji atau imbalan (Surat direktur RSUD dr.Thomsen Nias no. 800/10/peg tanggal 03 Januari 2022 ).

Selain itu, 411 pegawai BLUD RSUD dr.Thomsen Nias tidak lulus ini dibuat menjerit lagi dengan membayar sendiri BPJS kesehatan mereka bersama dengan anggota Keluarganya, padahal dulunya adalah BPJS dengan biaya pemerintah.

“Kami minta kepada direktur agar mengembalikan BPJS kesehatan kami ke biaya pemerintah, karena kami tidak sanggup membayar sendiri setelah kami bukan lagi pegawai BLUD” minta sejumlah tenaga BLUD tidak lulus seleksi itu.

Sebagai informasi, peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 17 ayat 2 menyebut bahwa: Pegawai BLUD tidak tetap dapat diangkat kembali setelah berakhir masa kontraknya apabila :
1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.
2) Formasi masih tersedia.
3) Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kerja.

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Kabupaten Nias masih belum memberikan respon.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan