Usai Rombak Pejabat, Walikota Gunungsitoli Bongkar Sejumlah Bangunan Langgar Perda Gunakan Excavator 

  • Bagikan

Hak Suara | Gunungsitoli  – Walikota Gunungsitoli dikabarkan baru-baru ini merombak sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Selain itu, Walikota Gunungsitoli juga menertibkan belasan kios milik pedagang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, karena dinilai melanggar Perda Bangunan Gedung, penertiban tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator.

Tujuan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji sebagai tindaklanjut dari hasil pelaksanaan kompetensi (job fit) dan evaluasi terhadap beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sementara penertiban terhadap belasan kios pedagang yang melanggar Perda dilakukan dengan tujuan untuk menata kawasan pusat kota sebagaimana dikutip dari pernyataan Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Gunungsitoli, Arham Dusky Hia kepada media Nias.Wahananewsco.

Dari apa yang dilakukan pimpinan daerah Kota Gunungsitoli dalam hal penertiban pelanggaran terhadap Perda Kota Gunungsitoli, menurut sebagian kalangan yang memberikan penilaian melalui media sosial, terkesan hanya berlaku bagi sebagian pelaku usaha saja, sementara ada salah satu pemilik usaha di Gunungsitoli yang telah beberapa kali diberikan peringatan karena  bangunannya diduga melanggar ketentuan Perda dan menggunakan trotoar sebagai tempat parkir.

Menurut Ketua Ormas Garda Bela Negara Nasional (GBNN) DPC Kota Gunungsitoli, Siswanto Laoli kepada wartawan di Gunungsitoli (13/11), mengingatkan Walikota Gunungsitoli untuk tidak menyakiti hati masyarakat (pedagang kecil) atas tindakan penertiban yang dinilai tidak merata dan pilih-pilih kasih.

“Kita berharap kiranya Walikota Gunungsitoli yang telah memulai penertiban terhadap pelanggaran Perda untuk tidak tebang pilih, jika Walikota memiliki tujuan menata kawasan pusat kota maka seluruh bangunan milik pengusaha yang melanggar aturan juga ditertibkan, termasuk penggunaan trotoar yang dijadikan tempat parkir dan bangunan-bangunan disempadan pantai yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan” ujarnya.

Lanjut Siswanto, Walikota Gunungsitoli dinilai tidak berani atau takut menertibkan salah satu pemilik usaha di Kota Gunungsitoli (Raja HP/Koki), meski telah beberapa kali diperingati, namun pemerintah kota diam seribu bahasa.

” Kita menduga kuat adanya bahasa lobi-lobi yang tidak tersurat tapi tersirat antara pemilik usaha Raja HP/Koki dengan Walikota Gunungsitoli. Sehingga Penegak Perda enggan melaksanakan amanat Perda untuk melakukan penertiban pelanggaran” cetusnya.

  • Bagikan