411 Pegawai BLUD RSUD dr. M. Thomsen Nias Tidak Lulus Seleksi, Disinyalir Terjadi Pelanggaran HAM 

  • Bagikan
IMG 20220106 WA0010

Hak Suara | Gunungsitoli – Sejumlah pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias melakukan protes dan meminta perlindungan kepada Bupati Nias agar keputusan Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias terhadap hasil seleksi Pegawai BLUD sebanyak 411 orang yang tidak lulus seleksi supaya ditinjau kembali demi kemanusiaan.

Ungkapan protes sejumlah pegawai BLUD itu telah dimulai sejak 03 Januari 2022 lalu dengan melakukan dialog langsung kepada Direktur RSUD dr. M.Thomsen Nias dihalaman apel RSUD dr. Thomsen dan hingga mereka menyurati Bupati Nias dan DPRD Kabupaten Nias.

“Perlakuan terhadap kami oleh direktur RSUD dr.Thomsen Nias sangat tidak manusiawi dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kenapa saya katakan demikian karena sekira beberapa jam lagi memasuki hari baik yaitu Tahun Baru 2022, pada sore harinya tanggal 31 Desember 2021 kami diberi kado Tahun Baru oleh direktur dengan memberikan pengumuman tidak lulus seleksi sebanyak 411 orang, padahal kami telah mengabdi dan bekerja melayani selama 6 tahun disini dan sama sekali tidak menjadi pertimbangan pemimpin yang baru beberapa bulan lalu menjabat sebagai direktur RSUD ini” ujar Relizaro Zendrato yang selama 6 tahun menjadi pegawai BLUD RSUD dr. Thomsen Nias itu kepada wartawan di Gunungsitoli (05/1).

Dijelaskan Relizaro, saat mereka berdialog dengan direktur RSUD dr.Thomsen Nias beberapa hari lalu, direktur menyatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan seleksi terhadap pegawai BLUD adalah Peraturan Bupati Nias (Perbup) Nomor 39 Tahun 2014 serta adanya disposisi serta petunjuk Bupati Nias kepada direktur. Sehingga dari sebanyak 522 orang peserta seleksi, 411 orang dinyatakan tidak lulus seleksi oleh direktur.

Lanjut dia (Relizaro), bahwa setelah dianya bersama beberapa pegawai lainnya menyampaikan protes, tiba-tiba pada tanggal 03 Januari 2022 direktur RSUD dr.Thomsen menerbitkan surat dengan perihal “Permohonan Surat Pernyataan” bagi pegawai tidak lulus seleksi sebanyak 411 orang untuk membuat pernyataan bahwa masih mau menjadi tenaga kerja sukarela (TKS) tanpa menuntut gaji/imbalan.

“Ini sudah termasuk tindakan intimidasi, dan melanggar hak asasi. Ini bukan zamannya nakut-nakuti dan paksa-paksa” ungkapnya kesal.

Seorang pegawai lainnya, Oktoberman Harefa menyatakan bahwa, didalam peraturan Bupati Nias nomor 39 Tahun 2014, bertolak belakang dengan pelaksanaan seleksi oleh direktur atau timnya, sebab didalam Perbup tersebut tidak disebut bahwa salah satu syarat seleksi perpanjangan kontrak pegawai BLUD harus mengikuti ujian tertulis.

“Dapat saya jelaskan bahwa pada peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2014 pasal 17 ayat 2 berbunyi : Pegawai BLUD tidak tetap dapat diangkat kembali setelah berakhir masa kontraknya apabila :
1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.
2) Formasi masih tersedia.
3) Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kerja.” ungkapnya kepada wartawan.

Dikonfirmasi wartawan kepada Bupati Nias dan Direktur RSUD dr.Thomsen Nias, dr. Noferlina Zebua, hingga berita ini dipublikasikan belum memberikan respon.

 

 

Penulis: aza
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan